Golput; Problematika Sosial yang Dilematis

ORASI

Oleh DARMA LEGI

Mahasiswa Jurnalistik UIN Gunung Jati Bandung

DALAM konteks politik demokratis, golongan putih (golput) merupakan produk (sikap) politik murni. Dalam arti golput merupakan pilihan sebagai wujud tanggung jawab pada Negara. Sebaliknya, ikut memilih justru menjadi tidak bertanggung jawab pada Negara. Seperti di Amerika sana yang sudah (bisa) berdemokrasi, fenomena golput benar-benar dilandasi alasan politik yang jelas. Karena boleh jadi pendidikan politik telah benar-benar dipahami oleh masyarakatnya.

Lantas bagaimana dengan fenomena golput yang terjadi di Indonesia? Pasalnya data statistik golput pada pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menunjukkan angka yang cukup signifikan. Padahal, sesungguhnya terma golput itu sendiri baru membooming di lisan dan telinga warga Indonesia pasca reformasi. Sebelumnya (orde baru), meski memang sudah ada, tidak begitu terdengar karena ditekan dalam-dalam dan menjadi sesuatu yang “haram” untuk dibicarakan. Fenomena melonjaknya angka golput secara tidak langsung memaksa beberapa kalangan untuk bertanya. Ada apa sesungguhnya yang terjadi? Apa karena pendidikan politik negeri ini berhasil mencerdaskan warganya? Kalau begitu, syukurlah. Tapi alangkah bahayanya jika golput justru disebabkan alasan kurang jelas, ikut-ikutan misalnya, atau karena provokasi suatu komunitas politik.

Untuk menjawab pertanyaan di atas menjadi tidak sederhana. Karena boleh jadi golput merupakan fenomena sosial yang rumit untuk diurai. Simak saja sebuah ilustrasi sederhana yang terjadi di lapangan. Suatu hari seorang ibu sedang duduk di atas kursi angkutan kota. Ibu itu bertutur dengan mengarahkan matanya ke salah satu baliho yang begitu besar. “Membuat baliho sebesar itu pasti mahal harganya. Padahal kalau uangnya disumbangkan ke lembaga pendidikan akan lebih bermanfaat. Anak saya tidak akan kesulitan untuk sekolah. Ah… belum jadi pejabat saja sudah tidak peduli pada sesama, apalagi nanti kalau sudah jadi? Mendingan saya golput saja.”

Kesimpulan seorang ibu dalam ungkapan “mendingan saya golput saja.” Sesungguhnya tidak menunjukkan redaksi ajakan untuk golput. Tapi kenyataanya justru lain. Yang mendengar kata-kata si Ibu ikut berpikir lantas berkomentar. “Iya, saya juga mau golput, ah. Lagi pula siapa mereka? Kenal tidak, saudara bukan, ngasih uang juga tidak pernah.” Kemudian, konon cerita itu ditulis dalam sebuah blog. Kemudian dikomentari dengan sikap dukungan pada peristiwa itu. Akhirnya wacana golput begitu berkelindan di tengah-tengah masyarakat secara dahsyat. Kita bisa membayangkan, fenomena apa sesungguhnya yang sedang terjadi?

Kalau kita cermati, ada beberapa hal pemicu minat masyarakat terhadap perilaku golput. Di antaranya adalah karena popularitas dan pragmatisme. Popularitas mencakup siapa calon pejabat itu, apa prestasi yang telah disumbangkan pada halayak banyak, dan sejauh mana karier politik yang telah dilakoni para calon pejabat. Ada pun pragmatisme berkutat pada masalah sebesar apa keuntungan yang akan didapat oleh pemilih. Seperti uang, kedudukan, relasi, dan mungkin pembangunan infrastruktur di suatu daerah. Intinya bukan semata-mata karena pendidikan politik yang berhasil mencerdaskan masyarakat.

Kiranya sah-sah (wajar) saja masyarakat bersikap demikian. Mengingat kondisi bangsa yang sedang merangkak ini. Seperti kondisi carut marutnya ekonomi, kelaparan dan pengangguran di mana-mana, susahnya biaya pendidikan pun kesehatan, dan yang terpenting adalah kurangnya kepercayaan pada sosok pemimpin. Betapa tidak? Janji-janji waktu kampanye dilanggar, korupsi seakan jadi hobi, kurangnya keberpihakan kebijakan, dan lain sebagainya. Akhirnya masyarakat berpikir pemerintah bukan meminimalisir permasalahan. Justeru sebaliknya, pemerintah sebagai sumber permasalahan.

Namun yang menjadi begitu dilematis adalah jumlah parpol yang begitu banyak. Artinya akan terjadi kekacauan yang luar biasa di pusat Negara jika terbukti perbedaan suara begitu tipis. Karena banyak yang golput misalnya. Dengan perbedaan suara yang tipis akan, memicu perebutan kursi kabinet di pusat sana, dengan ego dan ‘libodo’ kekuasaan masing-masing golongan.

Alhasil, bangsa ini membutuhkan jalan keluar yang arif agar semua kalangan dapat selamat dari kekacauan. Tentu saja kita hanya bisa berharap pada para elit politik agar berlaku lebih bijak, lebih berlapang dada, dan bersama bahu membahu membangun bangsa dari kelimpungan. Dengan tidak menonjolkan perbedaan golongan tentunya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s