“Hidup” Golput!

FORUM

Oleh AMIN R ISKANDAR

SATU minggu kebelakang, saya mengabari keluarga di Tasikmalaya bahwa saya berada di Yogyakarta. Alih-alih mendapatkan do’a keselamatan, malah saya ditelpon dan diintrogasi. Mereka mengira kepergian saya untuk kepentingan politik. Maklum, musim pemilu sama dengan musim kampanye. Ada satu hal yang mereka tekankan dan saya garisbawahi adalah ungkapan. “Untuk apa kamu kampanye sampai ke Yogyakarta? Kamu dibayar berapa, sih? Mendingan kita golput saja! Pokonya hidup golput.”

Terma golongan putih (golput) memang menjadi perbincangan aktual setiap musim pemilu pasca reformasi. Lebih dari itu, golput memiliki pengikut yang cukup signifikan, bahkan ada kemungkinan akan semakin lebih dominant. Tak heran kiranya terma golput menjadi “santapan utama” perbincangan politik rakyat pasca reformasi 1998. Pasalnya, meski pada masa sebelumnya (orba) sudah ada, tapi berusaha ditekan sedemikian rupa dan dianggap sesuatu yang “haram” untuk dibicarakan.

Golput itu sendiri ditilik dari “kacamata” politik, merupakan produk politik murni. Artinya, di mana suatu bangsa menganut suatu sistem politik –sistem apa pun itu—di sana pasti ada sekelompok orang yang netral yang, orang Indonesia sebut dengan istilah golput. Sehingga golput merupakan sikap politik tegas yang menunjukkan sikap tanggung jawab rakyat terhadap Negara. Sebaliknya, jika para (penganut) golput ini ikut memilih, berarti menunjukkan sekap tidak bertanggung jawab pada Negara. Intinya, yang golput dan yang ikut menentukan pilihan sama-sama warga Negara yang baik.

Namun yang masih absurd, landasan apa sesungguhnya yang memicu masyarakat kita dalam memilih langkah golput? Seperti keluarga yang menelpon saya dan menganjurkan untuk golpu. Apa memang pendidikan politik sudah berhasil mencerdaskan masyarakat hingga ke “akar”? Apa karena provokasi komunitas politik yang sengaja mengambil keuntungan?.

Dalam pilgub Jabar 2008 saja, data statistik golput dengan yang menggunakan hak pilihnya hampir seimbang, beda tipis. Di antara yang golput ada yang menyempatkan waktu ke TPS tapi tidak mencoblos atau menentukan pilihan lebih dari satu kandidat dan banyak di antaranya yang tidak ke TPS sama sekali.

Pemilu palsu

Sistem demokrasi yang (masih belum) jelas menyebabkan “rasa” pemilu ini hambar dan palsu. Masyarakat menganggap pemilu bukan hal yang perlu dibanggakan apalagi sampai ditunggu-tungga. Bagaimana tidak? Jumlah caleg yang berjibun dan kurang dikenal (ketokohannya) oleh masyarakat pemilih malah menambah kebingungan menentukan pilihan. Meski banyak media propaganda popularitas caleg seperti baligho, poster, stiker, pamplet, booklet dan kaos. Tapi itu tidak lantas menjadi jaminan memperteguh pendirian rakyat dalam menentukan pilihan. Karena memilih pejabat itu berkaitan dengan kepemimpinan, karier politik dan prestasi yang telah terbukti dirasakan langsung oleh masyarakat. Bukan “rekayasa iklan” yang (cenderung) dibesar-besarkan.

Maka wajar ketika sebagian petani di Indramayu, seperti pasangan suami istri Darwati (65) dan Sarta (70), lebih milih menggarap ladang (nyawah) dari pada “membuang waktu” datang ke TPS (nyontreng), Kompas (01/04/2009).

Artinya, secara langsung petani itu menyatakan golput. Bayangkan saja, sekelas petani saja telah berani menyatakan golput dengan tegas. Apalagi rakyat kota dan terdidik? Padahal saya sangat yakin bukan tidak ada baligho, poster, stiker, pamplet, booklet dan seabreg alat kampanye yang masuk ke daerah tersebut. Tapi justru karena media kampanye itulah masyarakat semakin kebingungan.

Ilustrasi di atas merupakan contoh sederhana yang terpotret di lapangan. Dari contoh itu pula sekarang kita bisa bertanya, apakah faktor pendidikan politik yang mencerdaskan Darwati dan Sarta untuk golput? Adakah provokasi kamunitas politik yang mempengaruhi mereka? Jawabannya adalah bukan!.

Justru saya berasumsi mereka sama sekali tidak peduli (apatis) pada politik. Mereka lebih realistis menjalani kehidupan ketimbang memikirkan pemilu paslu. Pemilu yang dianggap sekedar “mendagangkan” janji-janji palsu, melalui iklan politik. Karena boleh jadi bagi masyarakat biasa di “akar rumput” pemerintah bukan wadah pemecah masalah tapi dari sanalah masalah demi masalah bermunculan.

Golput ideologis

Rasa kepenasaran saya memicu untuk bertanya lebih jauh perihal alasan memilih golput. Selidik punya selidik penyebabnya adalah rasa kekecewaan yang akut hinggap di masyarakat. Kecewa karena pemimpin (selalu) melanggar janji-janji waktu kampanye, tindak korupsi seakan menjadi hobi para pejabat menyebabkan krisis kepercayaan yang tidak terkirakan. Sehingga lahir ungkapan “semua pemimpin (baca: pejabat) sama saja; tidak ada yang bener.” Akhirnya, bila tidak lari ke arah pragmatisme seperti ikut kampanye kalau ada “ongkosnya”, memilih calon yang membayar lebih mahal, atau sama sekali berpaling dari dunia politik dan secara otomatis membawa niatan untuk golput.

Tapi ada juga yang memilih golput karena dilandasi oleh satu ideologi yang jelas dan mapan. Seperti golongan yang menyatakan “haram” berkecimpung di wilayah parlementer. Golput ideologis inilah yang posisinya sangat kokoh. Artinya tidak akan luntur karena ongkos kampanye, tidak akan tergoda oleh bayaran yang lebih mahal, dan fatwa “haram golput”nya MUI pun tidak berefek. Karena golongan ini sudah memiliki pemimpin sendiri, syariat Islam. Lebih jauh lagi, golput ideologis akan senantiasa menularkan “keyakinan”nya dari masa ke masa.

Beberapa kasus golput di atas, dari mulai golput apatis, golput pragmatis, hingga golput ideologis kiranya perlu direnungi, diwaspadai dan diperhatikan. Perlu direnungi oleh para penganut golput, termasuk “kelas” golput yang mana Anda berada (apatis, pragmatis, ideologis)? Perlu diwaspadai oleh para kontestan politik karena harus berebut sisa suara. Perlu diperhatikan dan kita lihat tingkat signifikansi golput pada pemilihan 9 April ini. Apakah justru golput akan menjadi pemenang? Seperti kata saudara saya di telpon “hidup golput!”.

One thought on ““Hidup” Golput!

  1. MENGGUGAT PUTUSAN SESAT HAKIM BEJAT

    Putusan PN. Jkt. Pst No.Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
    Sebaliknya, putusan PN Surakarta No.13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan. Padahal di samping tidak memiliki Seritifikat Jaminan Fidusia, Pelaku Usaha/Tergugat (PT. Tunas Financindo Sarana) terindikasi melakukan suap di Polda Jateng.
    Ajaib. Di zaman terbuka ini masih ada saja hakim yang berlagak ‘bodoh’, lalu seenaknya membodohi dan menyesatkan masyarakat, sambil berlindung di bawah ‘dokumen dan rahasia negara’.
    Statemen “Hukum negara Indonesia berdiri diatas pondasi suap” (KAI) dan “Ratusan rekening liar terbanyak dimiliki oknum-oknum MA” (KPK); adalah bukti nyata moral sebagian hakim negara ini sudah terlampau sesat dan bejat. Dan nekatnya hakim bejat ini menyesatkan masyarakat konsumen Indonesia ini tentu berdasarkan asumsi bahwa masyarakat akan “trimo” terhadap putusan tersebut.
    Keadaan ini tentu tidak boleh dibiarkan saja. Masyarakat konsumen yang sangat dirugikan mestinya mengajukan “Perlawanan Pihak Ketiga” untuk menelanjangi kebusukan peradilan ini.
    Siapa yang akan mulai??

    David
    HP. (0274)9345675

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s