Peraturan yang Bisa Diatur

Oleh AMIN R. ISKANDAR

13SEJATINYA, tatanan kehidupan menjadi tentram, damai dan rukun manakala berada di bawah naungan peraturan yang dijalankan secara benar. Sebab idealnya, peraturan tercipta sebagai upaya membentengi kesemena-menaan perilaku manusia, yang kerap lebih condong ke jalur salah. Karena itulah peraturan nyaris selalu diikuti dengan sanksi bagi mereka yang nekat melanggarnya, sebab peraturan yang telah disepakati berarti hukum yang mengikat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mencatat makna kata ‘peraturan’ sebagai tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Dalam kata lain, kecarut-marutan tatanan kehidupan masyarakat di tengah peraturan yang berlaku, berarti mencederai peraturan.

Untuk memperjelas arah tulisan ini, kiranya perlu mengedepankan Novel Sunda berjudul Sabalakana, buahtangan Dadan Sutisna. Pustaka Jaya menerbitkan buku tersebut pada akhir tahun lalu (2013).

Sekilas, buku Sabalakana menyerupai kompilasi sketsa kehidupan masyarakat majemuk, heterogen nan penuh parodi, yang bisa saja berlangsung di sekitar lingkungan kehidupan pengarang dan pembaca. Namun karena bagian per bagian, adegan demi adegan sketsa kehidupan itu terkunci dalam satu ikatan wabah sabalakana, menjelmalah laiknya buku novel yang utuh. Adapun sesekali terdapat hal-hal fiktif, tentu sah, toh buku tersebut termasuk golongan karya fiksi.

Di antara sekian sketsa kehidupan yang terhimpun dalam Sabalakana, terselip rekaman setitik nila dalam lingkungan KUA. Persisnya manakala seorang lebai (KBBI: penghulu agama di distrik) memohon solusi kepada pihak yang secara struktural berada di atas kedudukannya, untuk menyelesaikan masalah perceraian dan pernikahan yang di luar taraf kewajaran.

Lebai Unang, tokoh fiktif yang hidup di kampung imajiner bernama Cikaweing, tampaknya sangat menggambarkan situasi saat ini.

“… Basa manéhna nélépon, panghulu ukur nyebut nyanggakeun, méré bongbolongan yén aturan téh lain ukur bisa dipaké, tapi bisa diatur deuih. Sebutkeun baé yén salakina geus maot, ngaranna mah bisa diganti ku saha wé, tanggalna diatur ngarah nyumponan lubar idah. Atawa datang deui ka kantor pangadilan agama maké jalur nu gancang, terus pajukeun tanggalna dina surat nikah. Nu pentingna masarakat bisa kagéroh, bari henteu nyalahkeun ka pamaréntah.” (Bab 2, h. 34).

Mari memusatkan perhatian pada kalimat aturan téh lain ukur bisa dipaké, tapi bisa diatur deuih (selain dapat diberlakukan, peraturan juga bisa diatur). Mengatur peraturan jelas menjadi kunci kegagal-berhasilan proses pengejawantahan peraturan hingga menjadi sebagaimana mestinya! Sayang, kutipan di atas malah mengisyaratkan tentang kehandalan pengatur peraturan dalam mengatur peraturan tanpa dibarengi kejujuran pada nuraninya. Celakanya lagi, hal tersebut berkelindan di sektor keagamaan.

Titik-titik nila dalam lingkungan KUA jelas bukan sebatas yang terungkap dalam Sabalakana. Pada akhir tahun 2013 misalnya, KPK mengungkap potensi terjadinya tindak korupsi dalam prosesi suci bernama pernikahan. Maksudnya, pemberlakuan transport bagi lebai saat menikahkan sepasang pengantin di luar kantor KUA, yang nilainya (berdasarkan data dari tribunnews.com) bisa sampai pada kisaran Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta, juga masuk ke dalam kategori gratifikasi.

Menyusul ultimatum KPK itu, Kementerian Agama (Kemenag) mencetuskan gagasan untuk mencabut beban biaya pernikahan dari pundak masyarakat, baik berupa transport bagi lebai maupun biaya administrasi di KUA. Sebagai gantinya, mulai tahun 2014 semua biaya tersebut menjadi tanggungan negara, tercantum dalam APBN. Tentu, gagasan Kemenag berarti kabar gembira bagi masyarakat, terutama yang berada dalam taraf perekonomian tingkat rendah.

Beberapa pertanyaan tampaknya perlu diajukan, apakah semua lebai yang kelewat handal mengatur peraturan juga sama akan bahagia? Bagi yang seperti lebai Unang, bisa jadi iya. Bagaimana dengan yang lainnya? Jangan lupa, Kemenag tidak berikut akan mengganti apa yang biasa disebut dengan istilah tai patlot (tinta), yang selalu memberi celah terjadinya rekayasa. Rasa optimis memang perlu tetap terpelihara. Melakukan kontrol yang ketat hingga lapisan pengurus paling bawah, sebagai pelaksana peraturan di lapangan, kiranya wujud ideal dari optimisme itu.

Dua fenomena tadi, yang berkelindan dalam lingkungan KUA, jelas merupakan persoalan yang krusial. Pertama, merekayasa data (nama, usia, tanggal) dalam catatan pernikahan sama artinya melegalkan dan bahkan mendukung sepasang manusia dalam melakukan perilaku nista, seperti perzinahan. Kedua, tingginya biaya pernikahan berpotensi menghambat pelaksanaan sunnah Rasulullah—terutama bagi masyarakat muslim bertaraf ekonomi paling rendah. Pada ujungnya, tatanan kehidupan yang tentram, damai dan rukun akan sulit tergapai.

Miris memang, menyaksikan kepiawain mengatur peraturan seperti demikian. Pasal, yang terlibat dalam lingkungan KUA (biasanya) adalah tokoh agama yang terpilih; selain mengusai ilmu agama lebih dalam, juga tahu pasti makna dari sebuah sumpah. Ini pula bukti  bahwa kesalehan individual tidak benar-benar memberi jaminan pada terwujudnya kesalehan sosial dan kesalehan budaya. Alhasil, salah seorang pejuang penegakan hukum Islam di Negara Pakistas, Abul A’la Al-Maududi menarasikan bahwa: sepanjang kebudayaan suatu bangsa tidak mendukung, hukum Islam tidak akan pernah benar-benar tegak.

Tulisan ini dimuat pada laman OPINI Harian Pagi Tribun Jabar edisi Sabtu (25/01/2014).

One thought on “Peraturan yang Bisa Diatur

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s